Setiap perusahaan menjalankan di , tidak terlepas dari kewajiban untuk melakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan berlaku. Dalam hal ini, sebagai perusahaan jasa terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada dan Wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada .



Pajak Pertambahan Nilai adalah atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV Pasal 7 ayat 1, bahwa besaran Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Objek Pajak dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan meliputi Barang Kebutuhan Pokok, Jasa Pelayanan Kesehatan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Pelayanan Sosial.

Dalam hal ini, Faktur Pajak merupakan bukti bahwa telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana akan menerbitkan Faktur Pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan per MID dan dikirim H+5 Hari Kerja setiap awal bulan kepada .



Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah dipotong oleh pemungut dari Wajib Pajak saat transaksi meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa, berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dikenakan Tarif sebesar 2%.

Langkah-langkah penerbitan Bukti Potong dan reimbursement Pajak Penghasilan Pasal 23 :

Di bawah ini merupakan informasi perusahaan perlu diperhatikan oleh saat mengisi form e-Bupot Unifikasi: